Pada awal karirnya, Simon menjabat sebagai Wakil Ketua Tim dalam program Technical Assistance Management Facility Phase II (TAMF II) Pemerintah Australia, sebuah program bilateral unggulan yang mendukung reformasi ekonomi pasca-IMF dan penguatan institusional di Indonesia.
Dalam peran tersebut, Simon bekerja di tingkat pemerintahan senior dan berinteraksi langsung dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta berbagai lembaga kunci lainnya yang terlibat dalam kebijakan ekonomi dan pengawasan sistem keuangan nasional.
Tanggung jawabnya mencakup dukungan terhadap pelaksanaan program di berbagai alur kerja yang berfokus pada tata kelola keuangan, pengembangan kapasitas institusi, dan pengembangan regulasi.
Salah satu komponen utama program ini mencakup dukungan terhadap pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebuah lembaga penting yang berperan dalam memperkuat transparansi keuangan dan memerangi aliran keuangan ilegal. Inisiatif tersebut menjadi salah satu reformasi tata kelola keuangan paling signifikan pada era tersebut.
Program ini berada di pusat agenda reformasi ekonomi Indonesia dan berkontribusi terhadap pembangunan kembali kerangka institusional serta pemulihan kepercayaan investor pasca-Krisis Keuangan Asia. Pengalaman tersebut memberikan Simon eksposur awal terhadap pengambilan keputusan di tingkat kedaulatan, reformasi institusional, serta titik temu antara kebijakan publik, modal, dan pembangunan ekonomi.
Status: Program pemerintah telah selesai dilaksanakan.