Media

Shangri-La Jakarta, Februari 2026

Konferensi kali ini membawa energi yang berbeda: bukan sekadar optimisme akan pemulihan pascapandemi, melainkan sesuatu yang lebih mendesak. Sebuah ruangan yang dipenuhi oleh para pengambil keputusan paling berpengaruh di ASEAN, tiba pada kesimpulan yang sama namun kurang nyaman didengar bahwa persentase stagnasi pertumbuhan Indonesia saat ini adalah 5%. Yang dulunya merupakan sumber kebanggaan tersendiri, kini telah menjadi batas atas.

Tema tahun ini, “Coming Together to Boost Resilient Growth and Shared Prosperity”, bukanlah retorika aspirasional. Itu adalah sebuah diagnosis. Indonesia telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa di tengah fragmentasi global. Pertanyaannya sekarang adalah apakah ketahanan tersebut dapat diterjemahkan menjadi ambisi, dan apakah arsitektur kebijakan yang ada mampu mendukungnya.

Tiga poin utama muncul dalam setiap percakapan substantif:

Kepastian regulasi jauh lebih penting daripada konektivitas. Investor jangka panjang yang mempertimbangkan komitmen melalui Indonesia City Investment Accelerator yang baru tidak gentar oleh risiko. Mereka gentar oleh ambiguitas. Harmonisasi kebijakan antar kementerian bukanlah sekadar basa-basi birokrasi; itu adalah hal paling bernilai yang dapat ditawarkan Indonesia kepada para pengelola modal saat ini.

Kesenjangan sumber daya manusia ini bersifat struktural, bukan siklikal. Sesi ‘Investing in People’ menjadi momen paling jujur dalam konferensi ini: Indonesia sebenarnya tidak kekurangan lapangan kerja, melainkan kekurangan tenaga kerja yang siap pakai.

Green Capital adalah senjata kompetitif, bukan beban kepatuhan.

Percakapan dengan Global Ethical Finance Initiative memperkuat pandangan yang telah lama saya pegang: Indonesia tidak sedang mengejar ketertinggalan dalam transisi energi. Indonesia memegang posisi yang paling bernilai secara strategis dalam masa depan geoekonomi ASEAN. Kebijakan karbon, jika disusun dengan benar, adalah tuas bagi daya saing kedaulatan negara.

Di luar agenda utama, pertemuan sampingan pun tak kalah produktif. Merupakan kegembiraan sejati bagi saya untuk bertemu kembali dengan kawan lama, Sofyan Djalil, CEO, Indonesian Business Council, yang kejelasan pemikirannya mengenai agenda reformasi struktural Indonesia tetap tajam seperti biasanya. Saya juga berkesempatan bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, yang mandatnya berada tepat di titik pusat di mana komitmen modal dan eksekusi kebijakan harus bertemu.

Percakapan terpisah di sela-sela acara menyinggung tentang Danantara dan konsolidasi BUMN yang lebih luas di beberapa industri strategis. Arah perjalanannya jelas: Indonesia bergerak secara sengaja menuju pengerahan modal kedaulatan yang lebih terkoordinasi, dengan rasionalisasi BUMN yang semakin dipandang bukan sebagai restrukturisasi demi kepentingan itu sendiri, melainkan sebagai prasyarat untuk menarik skala investasi swasta dan asing yang dituntut oleh ambisi negara ini. Namun, yang paling menarik bagi saya adalah pengakuan jujur mengenai seberapa besar transformasi operasional dan struktural yang menanti di depan jika entitas-entitas ini ingin mencapai pertumbuhan kapitalisasi pasar yang ditargetkan oleh Danantara. Jumlah intervensi individu yang diperlukan di seluruh aspek tata kelola, pemosisian komersial, disiplin neraca keuangan, dan efisiensi spesifik sektor sangatlah besar. Justru pekerjaan semacam inilah yang menjadi alasan mengapa program transformasi Phoenix kami dibangun, dan percakapan seperti ini mengingatkan saya mengapa kapabilitas tersebut sangat penting di pasar ini.

Indonesia berada pada titik balik. Infrastruktur ambisi sedang dirakit. Apa yang terjadi selanjutnya sepenuhnya bergantung pada eksekusi.